Fukuda BUKAN Kuda karena Fukuda punya Kuda…eh salah….Fukuda punya MALU

Posted: September 7, 2008 in Artikel
Tag:

Dear sahabat blogger,

Sampailah kita pada akhir masa edar posting lama. Karena hidup memerlukan perubahan maka di blog kita ini harus ada posting baru. Dari beberapa opsi bahan mentah, ada satu yang saya pilih karena memuat sesuatu yang akan sangat positif bagi interelasi, baik antar kita semua sebagai sesama blogger di blog ini maupun kita masing-masing sebagai warga manusia yang wajib mengembangkan persahabatan, kebaikan, dan kasih sayang. Orang Jepang adalah mitra sejajar bagi Amerika Serikat padahal dahulu mereka adalah bangsa pecundang yang luluh lantak dihantam Amerika Serikat pada WW II. Tetapi lihatlah betapa kebangkitan mereka malah membuat Amerikapun menjadi was-wis- wus-wes-wos terhadap mereka. Apa modal kebangkitan mereka? Jawabanya ada pada karakter bangsa mereka yang kuat. Amat kuat. Salah karakter kuat mereka adalah ini HAJI NO BUNKA? …..weeeeeiiiiiii……..apaan tuh bigmike???????? Haji Oma irama sih banyak di Indonesia?……oh no no no no my friend bukan itu, tetapi Haji No Bunka adalah BUDAYA MALU. Nah, pada beberapa minggu lalu orang Jepang sekali lagi memamerkan semangat Haji No Bunka itu. Ruuuuaaaaaarrrr biasa. Tidak berpanjangan, inilah WILMANA, dengan tulisannya tentang barang perkara yang satu itu. Saya tidak membuat tambahan apapun terhadap itsi tulisan ini, kecuali membuat sedikit perubahan di Judul agar tampak gaya mabuknya BM. Di bagian akhir, Wilmana memberikan bonus bagi sahabat Kristiani untuk menunjukkan bahwa Haji No Bunka tidak asing bagi pengikut Kristus. Oleh karena itu, semua Kristiani seharusnya juga mampu ber-Haji No Bunka.

Dengan tambahan perenungan itu maka tulisan Wilmana saya bagi atas 2 bagian. Bagian pertama berisi tentang hikayat Fukuda dan bagian kedua perenungan Kristiani atas fenomena Haji No Bunka. Selamat membaca dan selamat pula berdiskusi. Oh ya, kalau sedang berdiskusi jangan lupa sama Wak Haji tadi itu ya hi hi hi hi…..

BAGIAN I

Fukuda Bertindak

Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda secara mendadak mengumumkan pengunduran dirinya, kemarin (Senin, 01/09/2008). Dalam sambutannya, Fukuda menjelaskan bahwa sikap ini diambil guna memecah kebuntuan politik yang selama ini terjadi di negeri sakura itu. Kalo kita trace back record Fukuda, ia memang sudah lama bertentangan dengan pihak oposisi, Partai Demokratik Jepang, yang mengendalikan majelis tinggi parlemen dan memiliki kewenangan menunda pemilu.

Akhir maret lalu, oposisi mengecam habis keputusan Fukuda yang tetap meneruskan kebijakan pajak bahan bakar minyak yang sudah bertahan selama tiga tahun. Pertentangan kedua pihak lalu menimbulkan spekulasi bahwa Fukuda bakal diganti lewat pemilu pada bulan September tahun depan. Dan, meski masih punya waktu satu tahun lagi, tetapi Fukuda berpendapat lain. Daripada membiarkan stagnasi politik berkepanjangan yang dapat berdampak luas bagi perekonomian negara, ia memilih melepaskan jabatannya. Kita simak kata-kata Fukuda sebagai berikut.

“Jika kita memprioritaskan kehidupan masyarakat Jepang, tidak bisa terjadi kevakuman politik. Hari ini sy memutuskan untuk meletakkan jabatan. Kita membutuhkan orang-orang baru untuk menanggulangi situasi yang berkembang di parlemen,” demikian Fukuda dalam konferensi pers.

Kok Bisa?

Mungkin para sahabat sekalian bertanya-tanya, apa maksud artikel ini? Apakah saya pingin menyaingi Kompas, Sindo, ato koran-koran sejenis untuk beradu kecepatan merilis berita dunia bagi pembaca? Ah, tidaklah…

Lalu, untuk apa repot-repot mengekspose berita Fukuda itu, yang bagi orang Jepang bahkan bagi dunia, perilaku para politisi Jepang seperti ini sudah bukan barang baru lagi. Koizumi yang diganti oleh Fukuda pun mengakhiri masa jabatannya dengan mengundurkan diri. Nah ini rahasia yang ingin saya buka kepada anda sekalian.

Selama ini saya mengamati, kenapa para politisi Jepang bisa dengan enak, ikhlas, alias legowo meletakkan jabatannya, tapi hal yang sama sangat sulit bahkan mustahil dilakukan oleh para politisi Indonesia. Banyak Pejabat negara maupun Pejabat pemerintah yang pura-pura tuli atau berlindung pada logika dan proses hukum formal untuk tetap bertahan menduduki kursi jabatannya.

Beberapa waktu lalu, media kita sibuk mempersoalkan Bagir Manan, orang kampus yang lalu menjadi Ketua MA, berkali-kali menandatangani peraturan intern MA yang memperpanjang masa pensiunnya sendiri. Publik menjadi gerah karena merasa bahwa moralitas peraturan itu tidak lebih dari sekedar mempertahankan kekuasaan. Seringkali terjadi kecelakaan kereta api, tidak cukup untuk membuat para direksi PTKAI dengan ikhlas melepas jabatannya. Jika hal ini ditanyakan, maka kita bisa menduga jawabannya yang menyerahkan hal itu kepada Pemegang Saham BUMN itu, dalam hal ini Menteri Negara BUMN. Menteri Teknis yang membawahi regulasi di industri kereta api, Menteri Perhubungan, juga punya jawaban yang setali 3 uang yaitu, terserah Bapak Presiden. Persis sama dengan respon Paskah Suzeta dan MS Kaban ketika terindikasi sebagai penerima dana kolusi BI yang saat ini kasusnya sedang disidangkan di pengadilan tipikor.

Seorang sahabat di kantor pernah nyeletuk, “Orang Jepang punya etika sudah jalan. Beda dengan kita orang Indonesia”. Bagi orang Jepang, akan lebih memalukan lagi jika diberhentikan oleh sistem karena fakta-fakta hukum yang negatif dan tercatat resmi dalam lembaran (sejarah) negara. Mengundurkan diri sebelum dipaksa mundur, bagi orang Jepang adalah sikap yang lebih terhormat dan tentu mendapatkan penghormatan dari publik. Terhormat, karena dengan demikian yang bersangkutan dengan sadar mengurangi terjadinya risiko hukum maupun risiko politik yang tidak saja dapat merugikan martabat dirinya dan keluarga, tetapi juga dapat merugikan rakyat bangsa.

Sikap moral seperti ini yang dikenal dengan istilah keren, ‘responsibilitas’. Responsibilitas adalah nilai moral yang mengedepankan tanggung jawab moril atas amanah yang diemban. Tanggung jawab moril ini juga ditemukan dalam format fiduciary duty, tugas yang diemban atas dasar kepercayaan dan dilaksanakan semata-mata atas dasar itikad baik. Dalam fiduciary duty ini melekat fungsi duty of care (penuh tanggung jawab); duty of diligent (penuh kehati-hatian); dan duty of loyalty (demi kepentingan organisasi/negara/publik). Meski tugas telah dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian (duty of diligent) namun, ketika kepercayaan itu sudah memudar, maka Pelaksana tugas harus punya keberanian moril untuk demi kepentingan publik/negara, ihklas dan legowo mengembalikan amanah kepada yang berhak. Karena ini soal kepercayaan, maka tidak perlu menunggu diberhentikan atas dasar fakta-fakta hukum yang otentik. Karena kepercayaan bukan sekedar perihal hukum tetapi lebih pada perihal etika.

Para sahabat sekalian, beberapa waktu lalu ada pertanyaan yang diajukan oleh seorang adik saya yang waktu itu membuat saya gamang. “Mengapa budaya tidak tau malu di Indonesia bisa berkembang mendekati sempurna?”, demikian adik saya tersebut. Mencermati fenomena Fukuda ini, saya jadi menemukan jawabannya. Rupanya sudah lama bangsa kita, Indonesia, mengabaikan nilai responsibilitas ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lebih suka tenggelam dalam budaya ambisius yang tak segan menggunakan cara-cara tidak patut untuk mendapatkan kursi jabatan dan mempertahankannya. Alasannya, yang penting saya tidak melanggar regulasi apapun, atau secara hukum formal tidak ada bukti perbuatan melawan hukum.

Sepanjang jaman orla, seolah-olah tidak ada orang lain yang lebih layak menjadi Pemimpin daripada Bung Karno. Pada saatnya, bahkan parlemen mengangkat Bung Karno sebagai Presiden seumur hidup. Suharto sang Penguasa orde baru, baru mau turun setelah situasi politik bangsa hancur luluh. Gusdur, masih nekat petantang-petenteng di teras istana negara dengan bercelana pendek setelah dipecat oleh parlemen. Dalam ranah berbeda, kita bisa ambil contoh buruknya responsibilitas ini pada sikap para anggota KPU yang ngotot berangkat ke luar negeri sekedar melantik KPLN, menghabiskan puluhan miliar rupiah, padahal ngakunya KPU masih kekurangan dana.

Bagaimana baiknya, yah?

Ok-lah. Saya pun yakin bahwa penjelasan di atas tidak 100% akurat. Esensinya, saya pingin sampaikan bahwa jika orang Jepang bisa hidup dengan nilai responsibilitas, harusnya bangsaku ini juga bisa. Karena itu pertanyaan mendasarnya adalah, bagaimana kita dapat menumbuhkembangkan nilai responsibilitas ini?

Dalam hukum ada ungkapan, quid leges sine moribus, apa artinya hukum tanpa etika. Ungkapan ini menggambarkan bahwa hukum dan etika adalah dua sisi mata uang. Hukum membutuhkan etika sebagai ukuran moralitas, sementara etika membutuhkan hukum sebagai enforcement dalam pelaksanaannya.

Karena itu, perlu ada upaya yang kuat untuk menggunakan nilai responsibilitas ini sebagai moralitas dalam setiap produk hukum yang terkait dengan sistem rekrutmen Pemimpin dan Pejabat di semua aras lembaga negara maupun organisasi kemasyarakatan. Setiap Pemimpin, Pejabat, maupun Pengurus mengemban amanah tata kelola oleh karena kepercayaan. Oleh karena itu, mereka wajib bekerja dengan penuh tanggung jawab dan berhati-hati. Namun, mereka juga wajib memilih opsi mundur dari jabatan untuk meredakan rumors, atau kemelut politik, yang dapat merugikan organisasi/negara/publik, tanpa menunggu berjalannya (selesainya) proses hukum formal. Enforcement nilai responsibilitas melalui regulasi seperti ini, jika ditegakkan secara konsisten, bakal menumbuhkan budaya tau malu di kalangan para Pejabat (negara/NGO/swasta/dll). Mereka ini dapat menjadi suri teladan bagi rakyat dan pada gilirannya kita boleh berharap menjadi tidak beda lagi dengan Jepang dalam hal ini.

Para sahabat terkasih. Sudah lama saya berangan-angan bangsaku dengan budaya responsibilitas yang kuat. Entah kapan terwujud.

Bagian II

Renungan Kristiani yang saya ambil untuk kita renungkan bersama adalah terambil dari Amsal 9:10-18. Ayat kuncinya adalah ayat 10, 12 dan 13.

9:10 Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, dan mengenal Yang Mahakudus adalah pengertian.

9:12 Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri, jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya.

9:13 Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu.

 

Di sekeliling kita banyak varian perbuatan tidak tahu malu. Menurut perspektif bacaan Alkitab tadi perbuatan tidak tahu malu itu adalah bagian dari KEBODOHAN. Tidak tahu malu ini erat kaitannya dengan kepekaan moral manusia terhadap asas kepatutan. Orang yang memiliki kepekaan moral tinggi, tentu dengan mudah dapat mengenali tutur kata maupun perilaku yang patut. Kepekaan moral tentang kepatutan ini rupanya telah ‘hilang’ dari budaya bangsa. Banyak orang yang jelas-jelas berbuat tidak patut, tetapi dengan entengnya lalu-lalang tanpa merasa malu. Banyak orang suka berbicara sarkastis dan merasa orang lain tidak perlu tersinggung. Mereka lupa bahwa 3000 tahun yang lalu, Salomo sudah mengidentifikasi perilaku tidak tahu malu ini sebagai KEBODOHAN.

Komentar
  1. Anonim mengatakan:

    Fukuda mundur karena dia punya kemaluan. Lha MS Kaban dan Suzeta ngaak puna kemaluan? Wak haji nih ha ha ha ha

  2. Anonim mengatakan:

    Bangsa Indonesia bukan tidak tahu malu berbuat salah tetap malu kalau tertangkap berbuat salah. kalau enggak ketangkap mah…EGP ha ha ha

  3. Anonim mengatakan:

    Memalukan

  4. dh9rk mengatakan:

    Yg mau diskusi, mampir ke blog @bigmike yg ada di blogspot.com. Silahkan klik ini:

    http://bigmike-savannaland.blogspot.com/

    Sampai jumpa di sana!

  5. robiatul adawiyah 2715081666 mengatakan:

    p]puiotyyyuipo

  6. robiatul adawiyah 2715081666 mengatakan:

    bagus i

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s